Isu Disabilitas Mengemuka: Formasi Disabilitas Jakarta Hadiri Dua Agenda Nasional di Bappenas

13 Jun 2025 | 0 Komentar

Jakarta, 13 Juni 2025

Formasi Disabilitas Jakarta hadir dan berkontribusi aktif dalam dua rangkaian kegiatan strategis yang digelar Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas pada 10–11 Juni 2025. Kedua agenda ini menandai komitmen pemerintah mempercepat tercapainya lingkungan kerja dan perlindungan sosial yang benar-benar inklusif bagi penyandang disabilitas di Indonesia.

1. Peluncuran Global Accelerator on Jobs and Social Protection

    10 Juni 2025 | Ruang Rapat DH 3–5, Bappenas

    Inisiatif global kolaborasi ILO-UNDP-UNICEF-UNRC-Bank Dunia ini dirancang untuk:
    1. Mendukung RPJPN & RPJMN 2025-2029 serta capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs).
    2. Memperkuat perlindungan sosial yang terintegrasi dan adaptif bagi seluruh warga, termasuk difabel.
    3. Menciptakan lapangan kerja inklusif dengan menutup kesenjangan partisipasi penyandang disabilitas di dunia kerja.

    Peluncuran diwarnai penegasan bahwa isu disabilitas menjadi core element strategi pembangunan nasional. Bappenas mengumumkan rencana:
    – Penyusunan roadmap Global Accelerator.
    – Pembentukan Komite Pengarah dan empat Working Group lintas-kementerian untuk memastikan implementasi tepat sasaran.

    2. Kick-Off Meeting Studi & Uji Coba Penyediaan Lingkungan Kerja Inklusif

    11 Juni 2025 | Ruang Rapat Junaidi Hadisumarto DH 4–5, Bappenas

    Kolaborasi Bappenas–Program Kemitraan Indonesia-Australia untuk Perekonomian (Prospera) ini menandai dimulainya uji coba lingkungan kerja inklusif di instansi pemerintah. Temuan kunci yang dipaparkan:

    – Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) difabel baru 44% (BPS 2023).
    – Amanat 2% UU No. 8/2016 baru tercapai 0,14% hingga 2023; tren menurun (1,85% → 1,75%).
    – Kendala mulai dari proses seleksi, penempatan jabatan, hingga akomodasi kerja.
    – Dari 15 formasi disabilitas pada CPNS Bappenas 2024, hanya 11 pelamar lolos.

    Para narasumber—termasuk ASN difabel—merekomendasikan:
    – Strategi Nasional Inklusif berbasis data lintas-sektor.
    – Perbaikan sarana & prasarana kerja yang aksesibel.
    – Pelatihan disability awareness bagi seluruh ASN.
    – Penunjukan focal point disabilitas di setiap instansi untuk memastikan koordinasi berkelanjutan.

    Uji coba awal direncanakan berlangsung di Kementerian Sosial dan Kementerian Dalam Negeri.

    Partisipasi Formasi Disabilitas Jakarta dalam dua agenda ini menegaskan pentingnya pelibatan bermakna penyandang disabilitas dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan publik yang berdampak langsung terhadap kehidupan difabel.


    Ravindra
    Perwakilan Formasi Disabilitas Jakarta